Kemana Larinya Uang Sitaan Korupsi?

Korupsi telah lama menjadi penyakit kronis yang menggerogoti keuangan negara. Di Indonesia, setiap tahunnya, miliaran hingga triliunan rupiah berhasil disita dari tangan para koruptor melalui proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan kepolisian.

Namun, sebuah pertanyaan besar yang terus menggantung di benak publik adalah: kemana larinya uang sitaan tersebut setelah berhasil diamankan? Apakah benar-benar kembali ke kas negara untuk kesejahteraan rakyat, ataukah justru "hilang" dalam labirin birokrasi yang tak transparan?

Tim investigasi detikwarta.com melakukan penelusuran mendalam selama tiga bulan terakhir untuk menjawab pertanyaan ini.

Kami mewawancarai berbagai narasumber terpercaya, termasuk pejabat KPK, jaksa senior Kejaksaan Agung, ekonom independen, aktivis antikorupsi, hingga mantan terpidana korupsi yang bersedia berbagi cerita.

Hasilnya mengungkap fakta-fakta mencengangkan sekaligus memilukan tentang pengelolaan uang sitaan korupsi di Indonesia.

Uang Sitaan Korupsi Angka yang Menggiurkan

Berdasarkan laporan resmi Kejaksaan Agung pada Januari 2025, selama tiga bulan terakhir saja, Desk Pencegahan Korupsi berhasil menyelamatkan Rp6,7 triliun dari kasus-kasus korupsi.

Angka ini diumumkan dengan bangga oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) bersama Jaksa Agung dalam sebuah konferensi pers. "Ini bukti komitmen kami dalam pemberantasan korupsi," ujar Jaksa Agung dalam pernyataan resminya.

Namun, jika kita mundur lebih jauh, data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sejak 2007, total uang pengganti dan aset sitaan korupsi yang berhasil didata mencapai lebih dari Rp10,7 triliun.

Pada 2007, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kemas Yahya Rahman menyebut bahwa dari jumlah tersebut, hanya Rp2,568 triliun yang benar-benar disetorkan ke kas negara hingga saat itu. Sisanya? Tidak ada kejelasan.

Angka-angka ini hanyalah puncak gunung es. Dalam kasus-kasus besar seperti korupsi PT Pertamina pada 2018-2023 yang baru-baru ini diungkap Kejaksaan Agung, kerugian negara diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah.

Dua tersangka baru, Maya Kusmaya dan Edward Corne, diduga terlibat dalam pengelolaan minyak mentah yang merugikan negara secara masif. Pertanyaannya, setelah aset dan uang sitaan diamankan, apakah rakyat benar-benar merasakan manfaatnya?

Investigasi detikwarta.com: Jejak Uang yang "Tersesat"

Untuk melacak ke mana larinya uang sitaan korupsi, tim kami memulai dengan menggali mekanisme pengelolaan aset hasil korupsi.

Secara hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, uang pengganti dan aset sitaan harus disetorkan ke kas negara setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Prosesnya melibatkan penyidik, jaksa, hakim, hingga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara (BPKAN).

Namun, dalam wawancara eksklusif dengan seorang jaksa senior Kejaksaan Agung yang meminta identitasnya dirahasiakan, kami mendapatkan gambaran berbeda. "Prosesnya tidak sesederhana yang dibayangkan. Setelah putusan inkracht, uang atau aset itu harus dilelang atau diserahkan ke negara.

Tapi sering kali, ada kendala teknis mulai dari penilaian aset yang lambat, birokrasi yang berbelit, hingga dugaan penyelewengan di lapangan," ungkapnya.

Salah satu kasus yang kami dalami adalah korupsi dana desa yang pernah dilaporkan detik.com pada 2021. Dalam kasus ini, seorang kepala desa di Jawa Tengah divonis membayar uang pengganti Rp500 juta.

Namun, hingga 2025, menurut sumber kami di Kejaksaan Negeri setempat, baru Rp50 juta yang disetor ke kas negara. "Sisanya diklaim sudah dibayar, tapi entah ke mana," kata sumber tersebut dengan nada frustrasi.

Wawancara dengan Narasumber Kunci

Tim detikwarta.com juga mewawancarai Dr. Budi Santoso, ekonom independen dari Universitas Indonesia, yang kerap mengkritik pengelolaan keuangan negara.

Menurutnya, ada tiga masalah utama dalam pengelolaan uang sitaan korupsi: transparansi, akuntabilitas, dan political will. "Kita tidak punya sistem pelacakan yang jelas. Berapa yang masuk ke kas negara, berapa yang 'hilang' dalam proses, atau bahkan berapa yang sengaja dialihkan untuk kepentingan tertentu—semua buram," tegasnya.

Budi mencontohkan kasus korupsi di Direktorat Jenderal Pajak yang diungkap KPK pada 2021. Enam tersangka, termasuk mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Angin Prayitno Aji, diduga menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah. "Aset yang disita ada, tapi setelah dilelang, hasilnya tidak pernah diumumkan secara terperinci. Ini menimbulkan kecurigaan," tambahnya.

Kami juga berbicara dengan Andi Wijaya, aktivis antikorupsi dari ICW. Ia menyoroti lemahnya pengawasan internal di lembaga penegak hukum. "Ada celah besar dalam pengelolaan barang bukti.

Misalnya, uang tunai yang disita sering kali tidak langsung disetor ke bank negara, melainkan disimpan di brankas penyidik atau kejaksaan. Ini rawan disalahgunakan," ungkap Andi. Ia bahkan menyebut kasus di mana uang sitaan senilai Rp300 juta dari sebuah perkara korupsi di Sumatera Selatan "lenyap" tanpa jejak pada 2023.

Untuk mendapatkan perspektif dari dalam, kami mewawancarai seorang mantan terpidana korupsi yang baru bebas pada 2024. Ia mengaku pernah membayar uang pengganti Rp1,2 miliar dalam kasus pengadaan fiktif di kementerian. "Saya serahkan ke jaksa dalam bentuk tunai dan aset tanah.

Tapi setelah itu, saya dengar dari temen di dalam bahwa sebagian aset itu malah berpindah tangan ke pihak lain, bukan negara," katanya dengan nada getir.

Data dan Fakta

Data yang kami himpun dari berbagai sumber menunjukkan ketimpangan yang mencolok. Misalnya, laporan KPK pada 2023 menyebut bahwa dari Rp5,9 triliun aset sitaan yang berhasil diamankan sepanjang tahun itu, hanya Rp3,2 triliun yang masuk ke kas negara.

Sisanya masih "dalam proses" hingga kini. Sementara itu, Kejaksaan Agung pernah mengakui pada 2007 bahwa dari Rp10,7 triliun uang pengganti yang didata, hanya seperempat yang benar-benar disetor.

Salah satu penyebabnya, menurut investigasi kami, adalah leletnya proses lelang aset. Dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara Rp16,8 triliun, ratusan aset sitaan seperti tanah dan bangunan hingga kini belum terjual karena "masalah administrasi". Padahal, putusan pengadilan sudah inkracht sejak 2021.

Lebih jauh, kami menemukan indikasi penyelewengan yang lebih sistematis. Seorang pejabat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara (BPKAN) yang kami wawancarai secara anonim mengungkapkan bahwa ada praktik "potongan" dalam proses penyetoran aset. "Misalnya, aset senilai Rp1 miliar dilelang, tapi yang masuk ke kas negara cuma Rp800 juta. Sisanya dibagi-bagi untuk 'biaya operasional' atau urusan lain," katanya.

Kritik terhadap Narasi Resmi

Pemerintah dan lembaga penegak hukum sering kali mengklaim bahwa pemberantasan korupsi telah membuahkan hasil signifikan. Namun, narasi ini patut dipertanyakan. Jika Rp6,7 triliun berhasil diselamatkan dalam tiga bulan terakhir seperti yang diumumkan Kejaksaan Agung pada Januari 2025, mengapa dampaknya tidak terasa di sektor publik seperti pendidikan atau kesehatan?

Dr. Budi Santoso menawarkan analisis tajam: "Kalau uang itu benar-benar masuk kas negara, kita harusnya lihat peningkatan anggaran di sektor-sektor krusial. Tapi faktanya, APBN masih defisit, dan banyak daerah mengeluh kekurangan dana. Ini menunjukkan ada kebocoran besar di hilir."

Andi Wijaya dari ICW menambahkan bahwa narasi resmi ini sering kali hanya kosmetik. "Mereka bangga umumkan angka besar, tapi tak pernah beri rincian. Publik berhak tahu: berapa yang disetor, ke mana disalurkan, dan bagaimana diaudit," tegasnya.

Studi Kasus Korupsi Pertamina dan Dana Desa

Dua kasus yang kami soroti dalam investigasi ini adalah korupsi di PT Pertamina dan pengelolaan dana desa. Dalam kasus Pertamina, Kejaksaan Agung menetapkan sembilan tersangka sejak Februari 2025, dengan kerugian negara yang masih dihitung.

Aset sitaan termasuk uang tunai, kapal, dan properti senilai miliaran rupiah telah diamankan. Namun, sumber kami di Kejagung mengatakan bahwa proses lelang aset ini "terhambat" karena "tekanan dari pihak tertentu".

Sementara itu, dalam kasus dana desa, kami menemukan pola serupa. Di sebuah desa di Sulawesi Tenggara, seorang kepala desa divonis membayar uang pengganti Rp700 juta pada 2022.

Hingga Maret 2025, menurut catatan Kejaksaan Negeri setempat, baru Rp150 juta yang disetor. "Aset tanah yang disita ternyata sudah beralih nama ke pihak lain. Kami sedang selidiki," ujar seorang jaksa yang menangani kasus ini.

Solusi dan Harapan ke Depan

Lantas, apa yang bisa dilakukan untuk memastikan uang sitaan korupsi benar-benar kembali ke rakyat? Para narasumber kami menawarkan beberapa solusi.

Pertama, Dr. Budi Santoso menyarankan pembentukan sistem pelacakan digital yang terbuka untuk publik. "Setiap rupiah yang disita harus bisa dilacak dari penyitaan hingga masuk kas negara. Teknologi blockchain bisa jadi solusi," katanya.

Kedua, Andi Wijaya menekankan pentingnya penguatan audit independen. "BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) harus lebih proaktif, dan hasil auditnya harus dipublikasikan secara real-time," ujarnya. Ketiga, jaksa senior yang kami wawancarai menyarankan reformasi internal di Kejaksaan dan kepolisian untuk meminimalkan celah penyelewengan.

Rakyat Berhak Tahu

Investigasi detikwarta.com ini mengungkap bahwa pengelolaan uang sitaan korupsi di Indonesia masih jauh dari ideal. Dari triliunan rupiah yang berhasil diamankan, hanya sebagian kecil yang benar-benar kembali ke kas negara.

Sisanya tersesat dalam labirin birokrasi, leletnya proses lelang, atau bahkan disalahgunakan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.

Pemberantasan korupsi tidak akan bermakna jika hasilnya tak dirasakan rakyat. Untuk itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi pijakan utama.

Publik berhak tahu kemana larinya uang sitaan korupsi—dan lebih dari itu, berhak melihat manfaat nyata dari setiap rupiah yang berhasil diselamatkan.