Dari Brebes sampai Cianjur, Ini 6 Kepala Desa yang Dikepung Aksi Warga
Gelombang protes warga terhadap pemerintahan desa kembali merebak di berbagai daerah. Dalam beberapa bulan terakhir, sedikitnya enam kepala desa di sejumlah wilayah Indonesia menghadapi aksi demonstrasi dari warganya sendiri akibat dugaan penyalahgunaan kewenangan, masalah keuangan desa, hingga pelanggaran etika. Sebagian dari mereka bahkan terpaksa mengundurkan diri atau dinonaktifkan.
Fenomena ini menunjukkan meningkatnya kesadaran dan keberanian warga desa untuk menuntut transparansi dan tanggung jawab dari pemimpin mereka.
Brebes: Pajak Desa Berujung Mundurnya Kepala Desa
Kasus paling menyita perhatian terjadi di Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes. Ratusan warga menggeruduk balai desa menuntut Kepala Desa Baitsul Amri mundur dari jabatannya.
Aksi itu dipicu oleh dugaan penyelewengan pajak desa dan pengelolaan keuangan yang tidak transparan. Warga menilai uang yang telah mereka setorkan tidak dikelola sebagaimana mestinya.
Di hadapan massa, Baitsul Amri akhirnya membacakan surat pengunduran diri secara tertulis, disertai permintaan maaf kepada warga. Keputusan itu disambut sorak-sorai warga yang berharap pemerintahan desa bisa diperbaiki.
Cianjur: Dugaan Pelecehan, Kepala Desa Didesak Mundur
Di Desa Sukaraharja, Kabupaten Cianjur, ratusan warga juga turun ke jalan menuntut Kepala Desa Ajuk lengser. Pemicu utamanya adalah dugaan pelecehan terhadap salah satu staf perempuan, yang dianggap telah mencoreng martabat pemerintahan desa.
Tekanan warga berlangsung selama beberapa hari dan memuncak dengan aksi massa di kantor desa. Akhirnya, Ajuk menandatangani dan membacakan surat pengunduran diri di atas materai demi menjaga kondusivitas desa.
Pasuruan: Balai Desa Disegel Perangkat dan Warga
Kasus lain terjadi di Desa Kalirejo, Kabupaten Pasuruan. Puluhan perangkat desa, anggota BPD, serta warga menyegel balai desa sebagai bentuk protes terhadap Kepala Desa Muhammad Adib.
Mereka menuding adanya penyalahgunaan Dana Desa serta tunggakan gaji perangkat desa yang belum dibayarkan selama berbulan-bulan.
Aksi ini membuat roda pemerintahan desa sempat lumpuh dan memicu intervensi pemerintah kecamatan.
Lombok Timur: Mosi Tidak Percaya untuk Kepala Desa
Di Desa Madayin, Lombok Timur, Kepala Desa Lalu Gede Muhlidin menghadapi tekanan besar setelah warga dan perangkat desa mengajukan mosi tidak percaya.
Mereka mempersoalkan dugaan penyimpangan anggaran dan kebijakan desa yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.
Aksi ini berujung pada mogok kerja perangkat desa dan desakan agar pemerintah daerah turun tangan.
Boyolali: Dugaan Korupsi Dana Desa Picu Aksi Warga
Di Desa Jeruk, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, ratusan warga menggeruduk kantor desa setelah mencuat dugaan korupsi Dana Desa.
Tekanan warga akhirnya membuat sekretaris desa dan salah satu kepala urusan mengundurkan diri, sementara aparat penegak hukum mulai melakukan penyelidikan.
Kuningan: Warga Tuntut Kepala Desa Mundur
Di Desa Cihideung Hilir, Kabupaten Kuningan, ratusan warga menggelar aksi di depan kantor desa menuntut kepala desa mundur karena dinilai tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat dan dianggap gagal memimpin pemerintahan desa.
Aksi berlangsung panas dan menjadi perhatian pemerintah daerah.
Tanda Krisis Kepercayaan di Tingkat Desa
Rentetan kasus ini menunjukkan bahwa desa kini menjadi ruang kontrol publik yang aktif. Warga tidak lagi pasif ketika melihat indikasi korupsi, penyalahgunaan jabatan, atau perilaku tidak pantas dari pemimpinnya.
Pengamat pemerintahan desa menilai, maraknya aksi ini merupakan peringatan keras bagi seluruh kepala desa agar mengelola Dana Desa, pajak, dan kekuasaan secara transparan dan bermartabat.
“Kalau keuangan desa tidak terbuka dan pemimpin tidak menjaga etika, yang turun tangan bukan hanya BPD atau camat, tapi rakyat sendiri,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Dengan Dana Desa yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah secara nasional, tekanan publik terhadap kepala desa diperkirakan akan terus meningkat. Bagi warga, aksi turun ke jalan kini menjadi alat terakhir untuk menyelamatkan uang dan masa depan desanya sendiri.
