Kritik Dana Desa dan Contoh Kepatuhan Desa Mekarsari

Di tengah polemik nasional mengenai Dana Desa tahun anggaran 2026, publik kembali disuguhi kritik dan sorotan tajam terhadap tata kelola keuangan desa. Sejumlah media lokal dan nasional menyoroti dugaan bahwa sebagian kepala desa memperlakukan Dana Desa bukan sebagai amanah negara, melainkan sebagai “sumber keuntungan” bagi segelintir oknum. Akibatnya, isu transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi kembali menjadi perdebatan luas di masyarakat.

Sorotan ini tidak bisa dianggap sepele. Dana Desa adalah uang rakyat yang dialokasikan negara untuk mempercepat pembangunan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ketika dana tersebut disalahgunakan, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi jutaan warga desa yang seharusnya menerima manfaat langsung.

Namun, di tengah badai kritik tersebut, masih ada desa-desa yang justru menunjukkan wajah lain dari pemerintahan desa yang sehat, tertib, dan patuh hukum. Salah satu contoh yang patut diapresiasi adalah Desa Mekarsari, Kecamatan Cihara.

Pemerintah Desa Mekarsari secara konsisten menempatkan Dana Desa sebagai instrumen pembangunan, bukan sebagai alat kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam praktiknya, Mekarsari mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan daerah, baik dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, maupun pelaporan. Prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap aturan menjadi fondasi utama dalam pengelolaan keuangan desa.

 

Langkah Desa Mekarsari dalam menerapkan sistem digital desa juga menjadi bukti bahwa transparansi bukan sekadar slogan. Melalui sistem ini, informasi desa, kegiatan pembangunan, serta layanan administrasi dapat diakses lebih terbuka oleh masyarakat. Ini mempersempit ruang bagi praktik tertutup dan memperbesar peluang bagi warga untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan desa.

Di saat sebagian desa di tingkat nasional justru menjadi sorotan karena dugaan penyimpangan Dana Desa, Mekarsari memilih jalan sebaliknya: memperkuat tata kelola, meningkatkan pelayanan, dan mematuhi seluruh kebijakan pemerintah. Sikap ini menunjukkan bahwa regulasi Dana Desa, seketat apa pun, pada dasarnya bukan hambatan bagi desa yang memang berniat bekerja jujur dan profesional.

Polemik Dana Desa 2026 seharusnya menjadi momentum refleksi. Bukan untuk menolak kebijakan negara, tetapi untuk memperbaiki cara desa mengelola keuangan publik. Desa Mekarsari telah menunjukkan bahwa kepatuhan, keterbukaan, dan inovasi bisa berjalan beriringan. Inilah model desa yang seharusnya menjadi contoh di tengah derasnya kritik terhadap pengelolaan Dana Desa secara nasional.