Tak Sekadar Punya Website, Desa Pondokpanjang Jalankan Layanan Digital dan Buka Data Anggaran

 Oleh: Tim Redaksi detikwarta.com

Digitalisasi pemerintahan desa selama ini kerap berhenti pada slogan. Banyak desa memiliki website, tetapi minim fungsi dan jarang diperbarui. Namun, kondisi tersebut tidak sepenuhnya berlaku di Desa Pondokpanjang. Melalui portal resmi pondokpanjang.id, pemerintah desa ini mencoba melampaui sekadar formalitas digital, dengan menghadirkan layanan publik yang benar-benar dapat diakses dan dimanfaatkan warga.

Langkah ini patut dicatat, terlebih di tengah tuntutan transparansi pengelolaan dana desa dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di tingkat paling bawah pemerintahan.

Website Desa yang Bekerja, Bukan Sekadar Pajangan

Berbeda dengan banyak website desa yang hanya berisi profil dan berita seremonial, pondokpanjang.id difungsikan sebagai pusat layanan warga. Sejumlah layanan administratif kini dapat dilakukan secara daring, mulai dari pengajuan surat keterangan, pengecekan PBB, hingga pengaduan masyarakat.

“Sekarang ngurus surat tidak harus bolak-balik ke kantor desa. Dari rumah bisa daftar dulu, nanti tinggal ambil,” ujar Asep (42), warga Pondokpanjang, kepada detikwarta.com. Menurutnya, layanan online tersebut cukup membantu warga yang bekerja di luar desa atau memiliki keterbatasan waktu.

Keberadaan portal warga dengan sistem akun pribadi juga menjadi pembeda. Warga dapat memantau status layanan secara mandiri, tanpa harus bergantung pada informasi lisan atau perantara.

Transparansi Anggaran yang Bisa Dicek Publik

Isu transparansi dana desa kerap menjadi sorotan di banyak daerah. Di Pondokpanjang, pemerintah desa memilih membuka data perencanaan dan realisasi anggaran melalui website resmi. Dokumen seperti APBDes, RKPDes, RPJMDes, hingga laporan realisasi anggaran dipublikasikan secara terbuka.

“Sekarang kami bisa lihat sendiri anggaran desa dipakai untuk apa. Kalau dulu hanya dengar dari cerita, sekarang ada datanya,” kata Iis (35), warga lainnya.

Langkah ini menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengawas sosial. Transparansi semacam ini berpotensi meredam kecurigaan publik sekaligus mendorong pemerintahan desa bekerja lebih hati-hati dan akuntabel.

 

Digitalisasi yang Menyentuh Lingkungan dan Ekonomi

Transformasi digital di Pondokpanjang tidak berhenti pada layanan administrasi. Program Bank Sampah digital menjadi contoh bagaimana teknologi digunakan untuk menjawab persoalan lingkungan sekaligus memberi nilai ekonomi bagi warga.

Melalui sistem pencatatan digital, pengelolaan sampah menjadi lebih tertib dan terukur. Warga dapat melihat saldo dan riwayat setoran sampah secara transparan. Di sisi lain, pemerintah desa juga mendorong penguatan UMKM melalui publikasi potensi ekonomi desa dan rencana pengembangan usaha lokal.

“Kalau UMKM dipromosikan lewat website desa, setidaknya produk kami lebih dikenal,” ujar Rina (29), pelaku UMKM lokal. Ia berharap ke depan ada fitur pemasaran yang lebih aktif dan terintegrasi.

Partisipasi Warga: Dari Objek Menjadi Subjek

Salah satu tantangan klasik pembangunan desa adalah minimnya partisipasi warga dalam pengambilan keputusan. Pondokpanjang mencoba menjawab tantangan ini dengan mempublikasikan hasil musyawarah desa (Musdes), agenda kegiatan, dan kanal pengaduan yang mudah diakses.

Dengan pendekatan ini, warga tidak hanya diinformasikan, tetapi juga diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi. Model ini sejalan dengan semangat tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan responsif.

Catatan Kritis: Tantangan Masih Ada

Meski tergolong progresif, digitalisasi desa Pondokpanjang bukan tanpa tantangan. Literasi digital warga yang belum merata menjadi pekerjaan rumah utama. Sebagian warga lanjut usia atau yang tidak terbiasa menggunakan teknologi masih membutuhkan pendampingan.

Selain itu, optimalisasi data—seperti statistik penggunaan layanan, tingkat kepuasan warga, dan capaian program tahunan—masih dapat ditingkatkan agar website tidak hanya informatif, tetapi juga menjadi alat evaluasi kinerja pemerintah desa.

Apa yang dilakukan Desa Pondokpanjang menunjukkan bahwa digitalisasi desa bisa lebih dari sekadar kewajiban administratif. Dengan website yang aktif, layanan publik yang berjalan, serta keterbukaan informasi anggaran, Pondokpanjang memperlihatkan praktik pemerintahan desa yang relatif maju dan adaptif.

Ke depan, tantangannya adalah menjaga konsistensi, memperluas partisipasi warga, dan memastikan teknologi benar-benar menjadi alat pelayanan, bukan sekadar etalase. Jika komitmen ini terus dijaga, Pondokpanjang berpeluang menjadi rujukan bagi desa-desa lain yang ingin membangun pemerintahan desa yang transparan, modern, dan berpihak pada warga.